JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengoptimalkan berbagai strategi guna memastikan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi, SE., MA, Ph.D., menyatakan bahwa pihaknya siap berkontribusi aktif dalam mendukung kesuksesan program ekonomi pemerintah.
“Kami berkomitmen mendukung program-program ekonomi pemerintah melalui riset dan inovasi berbasis data,” ucapnya.
Ia menegaskan, riset berbasis kebijakan (policy-based research) menjadi salah satu kontribusi utama BRIN untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Selain itu, BRIN juga melakukan riset fundamental yang berfokus pada ilmu kependudukan, termasuk analisis mobilitas penduduk, dinamika urbanisasi, dan migrasi.
“Kami di BRIN juga meneliti tren kependudukan, seperti meningkatnya populasi perkotaan dan implikasinya terhadap pembangunan desa. Kajian semacam ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerataan ekonomi,” ujar Nawawi.
Selain itu, Nawawi menyoroti pentingnya riset terkait ketenagakerjaan, terutama dalam konteks digitalisasi ekonomi.
BRIN telah menyusun strategi untuk memetakan kebutuhan reskilling dan upscaling tenaga kerja agar lebih kompetitif dan dapat mengakses peluang di era digital.
Ia menambahkan bahwa peningkatan keterampilan tersebut sangat relevan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama bagi pekerja di luar Pulau Jawa.
“Di Indonesia Timur, misalnya, kami mengusulkan pendirian pusat pelatihan kerja berbasis potensi ekonomi lokal, seperti tambang. Ini akan membantu masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar,” jelas Nawawi.
Tidak hanya ketenagakerjaan, BRIN juga memperhatikan isu kesehatan dan lingkungan. Nawawi menegaskan, pelajaran dari pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya edukasi publik tentang penyakit menular dan dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian masyarakat.
Sebagai lembaga riset, BRIN berencana melakukan kajian mendalam terkait dinamika penduduk di wilayah perbatasan pada tahun 2025.
Kajian tersebut bertujuan memberikan solusi terhadap tantangan kependudukan, seperti kurangnya dokumen identitas bagi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Prabowo-Gibran diharapkan mampu merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh Tanah Air.
