Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan lawatan luar negeri yang strategis, dengan kunjungan pertama ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping, dilanjutkan dengan kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan Presiden Joe Biden, sebelum menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk memperkuat diplomasi ekonomi serta membuka peluang investasi demi pemerataan ekonomi Indonesia.
Pengamat Politik Internasional dari Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan, menyebut bahwa kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok dan AS, dua kekuatan ekonomi dunia, akan membawa pesan kuat terkait ekonomi, khususnya untuk menarik investasi. “Bisa diduga, kunjungan Prabowo ini terutama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan menarik investasi, demi kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Prabowo diharapkan mampu merundingkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua negara, mengingat Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, dengan nilai perdagangan yang mencapai hampir USD150 miliar. Pipip menekankan pentingnya bagi Indonesia dan Tiongkok untuk mencapai kerjasama ekonomi yang seimbang, guna memastikan manfaat yang merata.
“Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok perlu dilakukan secara lebih proporsional, sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujar Pipip. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi ini memiliki potensi untuk mendongkrak pertumbuhan perdagangan hingga 19,8 persen per tahun. Hal ini bisa berdampak pada pemerataan ekonomi di dalam negeri, membuka lebih banyak peluang kerja, dan mendukung pengentasan kemiskinan.
Selain fokus pada ekonomi, Pipip menduga bahwa Presiden Prabowo juga akan membawa perspektif Indonesia sebagai negara yang telah mengalami penjajahan dan diskriminasi. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya menurunkan ketegangan global, terutama dalam isu Timur Tengah dan Asia. Perspektif Indonesia ini dinilai penting dalam menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan stabilitas internasional.
Namun, Pipip menekankan bahwa keberhasilan dari kunjungan luar negeri ini tetap bergantung pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo di dalam negeri. Menurutnya, dampak dari diplomasi luar negeri hanya akan terasa bila program kerja pemerintah dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Pipip menyarankan agar pemerintahan Prabowo menghindari politik pencitraan dan fokus pada program-program yang strategis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Lawatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memperluas hubungan internasional, menarik investasi, serta membangun ekonomi nasional yang merata dan berkeadilan. Kesuksesan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi nasional, tetapi juga dapat mendorong posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemakmuran dunia. (*)
