Oleh: Ziral Aditya )*
Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat jejaring fasilitas kesehatan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19. Meski kondisi pandemi telah mereda secara global, kewaspadaan tetap menjadi prioritas nasional. Pendekatan yang ditempuh bukanlah respons sesaat, melainkan bagian dari agenda berkelanjutan untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat dan mencegah dampak yang lebih luas apabila terjadi peningkatan kasus di dalam negeri.
Kementerian Kesehatan terus memantau dinamika penularan COVID-19, baik secara domestik maupun internasional. Dalam pekan ke-22 tahun 2025, teridentifikasi adanya tujuh kasus positif di Indonesia. Meskipun angka ini tergolong kecil, langkah antisipatif tetap dilakukan secara serius. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa angka positivity rate dalam periode tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, bahkan pernah mencapai angka tertinggi pada minggu ke-19.
Pemerintah tidak melihat jumlah kasus sebagai satu-satunya indikator, melainkan juga mempertimbangkan tren global, termasuk lonjakan kasus di negara-negara tetangga seperti Thailand, Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Konteks regional ini menjadi sinyal penting bahwa risiko penularan lintas batas tetap perlu diwaspadai. Melalui Surat Edaran yang telah dikeluarkan, Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh fasilitas layanan kesehatan serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan skenario.
Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut mencakup sejumlah imbauan yang bersifat preventif. Fasilitas kesehatan diminta untuk aktif memantau perkembangan kasus dan menyampaikan pelaporan secara rutin melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Fokus utama diarahkan pada pemantauan gejala penyakit yang menyerupai influenza (ILI), pneumonia, maupun kasus yang dicurigai sebagai COVID-19. Sistem ini merupakan salah satu pilar penting dalam mendeteksi lonjakan secara dini sehingga tindakan respons dapat diambil secara cepat dan terukur.
Upaya penguatan jejaring fasilitas kesehatan juga terlihat dari kesiapan infrastruktur yang dimiliki pemerintah. Setiap unit layanan, baik rumah sakit, puskesmas, hingga laboratorium kesehatan masyarakat, diarahkan untuk mematuhi prosedur dalam menghadapi potensi kasus infeksi. Penerapan protokol kesehatan tetap dijaga, termasuk kewajiban isolasi mandiri bagi individu dengan gejala, pelaksanaan swab antigen, serta pengiriman sampel ke laboratorium untuk identifikasi varian virus.
Langkah konkrit juga terlihat di pintu masuk negara, seperti Bandara Soekarno-Hatta, di mana Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan telah memperketat protokol pengawasan terhadap pelaku perjalanan internasional. Kepala BBKK Bandara Soetta, Naning Nugrahini, menjelaskan bahwa pihak maskapai diminta untuk memastikan penumpang mengisi formulir kesehatan digital SSHP sebelum keberangkatan. Informasi dari formulir ini memungkinkan otoritas kesehatan untuk mendeteksi potensi risiko penularan lebih awal, termasuk identifikasi gejala yang muncul pada penumpang.
Setibanya di bandara, pemeriksaan lanjutan dilakukan terhadap individu yang menunjukkan gejala penyakit menular. Jika hasil swab antigen menunjukkan indikasi positif, rekomendasi isolasi mandiri diberikan, dan informasi disampaikan kepada dinas kesehatan di daerah tujuan penumpang. Ini merupakan bentuk sinergi antara sistem karantina dan jaringan fasilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Dari sisi komunikasi publik, pemerintah juga terus mendorong kesadaran masyarakat untuk kembali menjalankan protokol hidup sehat. Imbauan ini merupakan bentuk edukasi lanjutan agar masyarakat tidak lengah.
Pemerintah menilai bahwa protokol sederhana seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menjaga kebersihan diri tetap relevan dalam menjaga imunitas kolektif. Selain itu, deteksi dini melalui konsultasi ke dokter saat mengalami gejala seperti demam, flu, atau nyeri tenggorokan dianggap sebagai bagian penting dari pencegahan penyebaran virus.
Dalam kerangka kebijakan nasional, langkah-langkah yang ditempuh mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kehati-hatian dan efisiensi. Pemerintah tidak memilih jalur restriktif berlebihan, seperti penutupan perjalanan internasional, namun tetap mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak. Apabila perjalanan tetap dilakukan, masyarakat diingatkan untuk mematuhi kebijakan kesehatan negara tujuan.
Penguatan jejaring fasilitas kesehatan menjadi langkah esensial bukan hanya untuk menghadapi Covid-19, tetapi juga dalam mempersiapkan sistem kesehatan nasional menghadapi berbagai potensi wabah di masa depan. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tidak mengulangi kekurangan yang pernah terjadi di awal pandemi. Kini, dengan struktur yang lebih kuat, prosedur yang terstandardisasi, dan pemantauan berbasis data, Indonesia berada dalam posisi lebih siap untuk melindungi rakyatnya.
Pendekatan ini menegaskan bahwa negara hadir secara aktif dalam menjaga keselamatan masyarakat. Kesiapsiagaan bukan lagi wacana, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola sistem kesehatan nasional. Dengan memperkuat jaringan layanan kesehatan, mengedepankan koordinasi lintas sektor, serta membangun kesadaran publik, pemerintah membuktikan bahwa perlindungan terhadap kesehatan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
