Oleh: Kirana Widianti )*
Pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah memastikan langkah-langkah preventif dilakukan secara maksimal untuk mencegah ancaman terorisme. Libur panjang akhir tahun ini diprediksi melibatkan mobilitas lebih dari 110 juta perjalanan masyarakat, baik untuk mudik, liburan, maupun ibadah. Dengan potensi peningkatan 10-15 persen dari prediksi awal, pemerintah memandang serius perlunya pengamanan yang terkoordinasi di berbagai sektor.
Pengamanan dalam rangkaian Nataru difokuskan untuk menjamin kelancaran ibadah umat Kristiani serta aktivitas masyarakat lainnya. Pemerintah, melalui Polri, TNI, dan berbagai instansi terkait, telah menyiapkan Operasi Lilin sebagai upaya utama dalam menjaga keamanan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa lebih dari 141 ribu personel gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan perayaan ini. Operasi ini mencakup pengamanan di gereja, pusat perbelanjaan, tempat wisata, hingga jalur transportasi utama, dengan pendirian hampir 2.800 pos pengamanan di seluruh Indonesia.
Salah satu fokus utama adalah mencegah potensi ancaman terorisme yang dapat mengganggu ketenangan umat dalam menjalankan ibadah. Kapolri menegaskan bahwa koordinasi teknis terus dilakukan untuk memastikan kesiapan di lapangan. Selain pengecekan langsung, rapat evaluasi secara berkala digelar untuk mengantisipasi segala bentuk kekurangan dalam pelaksanaan pengamanan. Tujuannya, agar segala bentuk ancaman, termasuk terorisme, dapat diminimalkan sejak dini.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Kementerian Koordinator PMK, Warsito, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan selama periode ini. Selain melibatkan Polri dan TNI, pemerintah juga bekerja sama dengan BMKG, Basarnas, dan pengelola pelabuhan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua aspek, mulai dari transportasi hingga cuaca ekstrem, dapat diantisipasi dengan baik. Dukungan penuh diberikan bagi umat Kristiani agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.
Dalam menghadapi potensi ancaman, salah satu strategi utama adalah memfokuskan pengamanan di tempat ibadah. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa suasana damai dan tenang harus diciptakan bagi umat yang menjalankan ibadah Natal. Menurutnya, ini bukan hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga memberikan rasa ketenangan spiritual kepada masyarakat. Dekonsentrasi kegiatan di jalanan juga diusulkan dengan mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi di tempat ibadah, menciptakan suasana syahdu dalam menyambut pergantian tahun.
Selain itu, pengamanan juga diperkuat di area publik yang memiliki potensi menjadi sasaran terorisme, seperti pusat perbelanjaan dan lokasi wisata. Dengan tagline Libur Seru Nataru, Kementerian Perhubungan memastikan jalur transportasi sepanjang 3.000 kilometer jalan tol dan 45.000 kilometer jalan nasional siap digunakan.
Pengamanan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas, tetapi juga meminimalkan risiko kemacetan yang dapat menjadi celah bagi aksi terorisme. Pemerintah juga memprioritaskan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan di jalan raya, yang sering kali menjadi target potensial dalam situasi serupa.
Pengelolaan arus mudik dan balik juga menjadi perhatian utama. Puncak arus mudik diprediksi terjadi sebelum Natal, sementara arus balik diperkirakan pada awal Januari. Pemerintah memastikan transportasi bahan pokok tetap berjalan lancar meski di tengah peningkatan mobilitas. Upaya ini didukung oleh sistem pengawasan ketat di berbagai moda transportasi, termasuk pemeriksaan intensif pada kendaraan umum untuk mencegah penyelundupan barang berbahaya.
Selain langkah fisik, pendekatan berbasis teknologi juga digunakan untuk memantau situasi keamanan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan media sosial Korlantas Polri sebagai sumber informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas. Dengan adanya data real-time ini, masyarakat dapat menghindari jalur yang berpotensi padat sekaligus meningkatkan kesadaran akan potensi ancaman di sekitar mereka.
Pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi situasi darurat. Kampanye keamanan publik yang dilakukan melalui media sosial, televisi, dan radio diharapkan dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam merespons ancaman. Langkah ini dianggap penting karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan ruang publik, risiko keamanan pun meningkat.
Tidak kalah penting, peran masyarakat dalam menjaga keamanan selama Nataru juga menjadi sorotan. Pemerintah mendorong partisipasi aktif warga untuk melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwenang. Kesadaran kolektif dinilai sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme, karena keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Melalui pendekatan preventif yang komprehensif, pemerintah berkomitmen menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Koordinasi lintas instansi yang matang, didukung oleh partisipasi masyarakat, menjadi kunci utama untuk mewujudkan Nataru yang damai dan bermakna bagi semua pihak.
Upaya ini sejalan dengan misi pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana aman, damai, dan penuh sukacita. Pemerintah juga terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan pengamanan, menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Dengan strategi yang menyeluruh ini, diharapkan perayaan Nataru 2024/2025 dapat berjalan tanpa gangguan berarti, menjadi momentum untuk mempererat persatuan di tengah keberagaman Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
