Oleh: Alifiana Dewi )*
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan, terutama karena lokasi strategis IKN yang berada dekat perbatasan laut dan darat Indonesia. Dengan visi besar menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan tangguh, Prabowo menargetkan penyelesaian IKN dalam waktu empat tahun.
Target penyelesaian dalam waktu 4 tahun ini cukup ambisius, namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono optimis bahwa hal tersebut dapat tercapai dengan perencanaan yang matang serta pengawasan anggaran yang ketat. Pembangunan ini mencakup fasilitas esensial bagi pemerintahan, seperti sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ditempatkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta area di luar KIPP yang dibuka untuk investor swasta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ini. Sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, Kementerian PUPR terus bekerja sama dengan Otorita IKN agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa kementerian mendukung penuh percepatan pembangunan IKN dengan memberikan tambahan personel dan sumber daya sesuai kebutuhan proyek. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur yang dirancang sebagai pusat pemerintahan modern, efisien, dan ramah lingkungan. Selain itu, berbagai kementerian juga ikut terlibat, memberikan perhatian dan sumber daya untuk menyukseskan proyek yang akan mengubah wajah pemerintahan Indonesia ini.
Dalam aspek pertahanan, lokasi strategis IKN di dekat perbatasan membutuhkan pengamanan khusus untuk mengantisipasi potensi ancaman dari luar. Terkait hal ini, TNI Angkatan Udara telah menggelar latihan besar bernama “Angkasa Yudha 2024” sebagai bagian dari persiapan pengamanan IKN. Kepala Staf TNI AU, Marsekal M. Tonny Harjono, menjelaskan bahwa latihan ini mencakup simulasi pertahanan udara serta pengembangan sistem operasi yang dirancang untuk melindungi IKN dari berbagai potensi ancaman, termasuk ancaman lintas batas dan ancaman digital. Melihat perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman siber, latihan ini juga melibatkan unit-unit siber guna memperkuat keamanan IKN dari kemungkinan serangan digital yang dapat mengancam stabilitas pusat pemerintahan. Kehadiran latihan seperti ini menunjukkan bahwa IKN diproyeksikan bukan hanya sebagai kota pemerintahan, tetapi juga sebagai kawasan yang aman dan terjaga dari berbagai ancaman eksternal.
Selain keamanan, pemerintah juga fokus pada aspek ekonomi IKN yang berkelanjutan. Pemerintah menyambut baik minat investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan kawasan di sekitar KIPP. Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa keterlibatan swasta di luar KIPP akan memperkuat ekosistem ekonomi di sekitar IKN dan membantu mewujudkan kota mandiri yang mampu menopang ekonomi lokal.
Dengan dukungan dari sektor swasta, kawasan di sekitar IKN diharapkan tumbuh menjadi pusat ekonomi yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang menjadi tempat berdirinya ibu kota baru ini.
Selain pengembangan fasilitas pemerintahan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk membangun fasilitas publik yang akan mendukung kehidupan masyarakat setempat. Fasilitas-fasilitas ini mencakup rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur dasar lainnya seperti jalan, listrik, dan air bersih. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat IKN dan sekitarnya terpenuhi, sehingga mereka dapat menikmati layanan publik yang berkualitas. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa IKN bukan hanya sekadar proyek pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Visi pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan IKN sebagai kota pintar (smart city) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal penggunaan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur berkelanjutan yang mengikuti standar internasional. Semua fasilitas di IKN dirancang dengan tujuan mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan, sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam upaya menanggulangi perubahan iklim.
Melalui pembangunan IKN, Presiden Prabowo ingin menghadirkan wajah Indonesia yang lebih modern, aman, dan siap menghadapi tantangan global. Proyek ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah yakin bahwa dengan kolaborasi lintas sektoral serta dukungan penuh dari berbagai kementerian, IKN akan menjadi simbol transformasi positif yang mengantarkan Indonesia ke era baru kemajuan, kemandirian, dan pemerataan pembangunan.
Dengan visi besar ini, IKN diharapkan akan memainkan peran penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan baru, dan membawa dampak ekonomi yang positif bagi wilayah Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Transformasi ini akan menjadikan IKN sebagai simbol semangat modernisasi dan pemerataan pembangunan yang nyata di seluruh negeri, sekaligus mengokohkan posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang maju, berdaulat, dan berdaya saing tinggi.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
