Oleh: Naura Natasya )*
Lonjakan kasus Covid-19 yang kembali terjadi di beberapa negara Asia Tenggara menjadi pengingat bahwa pandemi belum sepenuhnya berakhir. Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura melaporkan peningkatan signifikan akibat varian baru turunan Omicron. Di tengah dinamika regional tersebut, pemerintah Indonesia memilih pendekatan waspada tanpa menciptakan kepanikan, dengan tetap menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan kesiapan sistem nasional.
Meski situasi di Indonesia masih terkendali, langkah-langkah antisipatif telah diambil. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Murti Utami, mengeluarkan surat edaran kewaspadaan yang ditujukan kepada dinas kesehatan daerah, fasilitas layanan kesehatan, serta unit-unit teknis terkait. Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa transmisi virus di dalam negeri masih tergolong rendah, begitu pula dengan tingkat kematiannya. Namun, potensi masuknya varian baru dari luar negeri harus tetap diwaspadai.
Varian yang mendominasi di negara-negara tetangga seperti XEC dan JN.1 di Thailand, LF.7 dan NB.1.8 di Singapura, serta varian JN.1 di Hong Kong, menjadi perhatian serius. Di Indonesia sendiri, varian MB.1.1 yang termasuk turunan Omicron masih menjadi yang paling banyak ditemukan. Dalam laporan mingguan, Kementerian Kesehatan mencatat adanya tren peningkatan dari minggu ke-17 hingga ke-21 tahun ini, terutama di Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Timur, meskipun secara umum jumlah kasus tetap rendah.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai bahwa peningkatan kasus yang terjadi di kawasan Asia tidak boleh diabaikan. Pemerintah didorong untuk bersikap tanggap dan memiliki kesadaran penuh atas risiko penyebaran virus lintas batas. Ketahanan sistem kesehatan nasional menjadi titik tekan, di mana penguatan testing, pelacakan, dan distribusi vaksin booster dinilai penting untuk memastikan Indonesia tetap siap dalam menghadapi skenario terburuk sekalipun.
Dalam konteks pengawasan wilayah perbatasan, Puan menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan kesehatan yang ketat di bandara internasional, khususnya bagi penumpang dari negara-negara dengan peningkatan kasus. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan bahwa seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri aktif dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi WNI yang berhadapan dengan risiko kesehatan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengingatkan masyarakat agar tidak kembali lengah setelah pandemi mereda. Menurutnya, kebiasaan hidup sehat dan disiplin protokol yang sempat menjadi rutinitas harian sejak tahun 2020 harus kembali dihidupkan. Felly memandang ancaman virus tetap nyata, bahkan bisa saja hadir dalam bentuk yang lebih berbahaya jika masyarakat menyepelekan gejalanya atau abai terhadap lingkungan sekitar.
Felly juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, menggunakan masker di tempat ramai, dan memeriksakan diri saat mengalami gejala seperti demam atau kelelahan. Upaya ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mengurangi risiko penularan kepada orang lain, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
Mengacu pada pengalaman pandemi sebelumnya, Felly menilai bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pencegahan virus. Namun, pengetahuan tersebut tidak akan berdampak bila tidak disertai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa penyakit menular dapat dibawa dari luar negeri, termasuk oleh wisatawan asing, sehingga kebersihan dan daya tahan tubuh harus menjadi prioritas.
Merespons hal ini, pemerintah telah mengarahkan seluruh fasilitas kesehatan untuk kembali aktif menyosialisasikan protokol kesehatan dasar seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sosialisasi ini bukan hanya untuk menghadapi Covid-19, tetapi juga untuk mencegah potensi wabah penyakit lain yang dapat menyebar cepat di masyarakat.
Pentingnya deteksi dini juga menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah menegaskan bahwa sistem pelaporan kasus harus berjalan cepat dan akurat, agar respons medis maupun kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Tidak kalah penting, komunikasi publik harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar tidak memunculkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
Di tengah kewaspadaan ini, pemerintah tetap menekankan bahwa masyarakat tidak perlu panik. Kondisi di Indonesia saat ini masih tergolong aman dengan tingkat infeksi yang sangat rendah dan penurunan jumlah kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario, termasuk penguatan sistem layanan kesehatan dan ketersediaan logistik medis, jika terjadi peningkatan kasus yang signifikan.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penentu keberhasilan upaya pencegahan. Dalam situasi seperti ini, kerja sama dan kepedulian bersama untuk menjaga kesehatan menjadi sangat krusial. Pemerintah memberikan panduan, tetapi implementasi sepenuhnya berada di tangan publik. Kedisiplinan individu dan solidaritas sosial terbukti menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi pandemi sebelumnya, dan kini semangat yang sama harus kembali dibangun.
Dengan langkah-langkah terukur yang telah diambil, serta kesiapan dari sektor kesehatan dan masyarakat, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas situasi kesehatan nasional. Pemerintah telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan warganya, dan harapannya, dengan dukungan aktif dari masyarakat, lonjakan kasus Covid-19 kali ini dapat dihadapi dengan tenang dan penuh tanggung jawab.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
[edRW]
