Oleh: Arman Panggabean)*
Langkah pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis melaui sekolah rakyat telah menjadi bukti nyata bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar wacana. Dengan kebijakan ini, anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi kini dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Tidak lagi hanya dimiliki oleh mereka yang mampu secara finansial, tetapi telah diperluas hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Program sekolah gratis yang diterapkan melalui kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai skema subsidi lainnya telah menjangkau jutaan pelajar di seluruh Indonesia. Biaya pendidikan dasar hingga menengah telah ditanggung negara, termasuk kebutuhan pokok pembelajaran seperti buku, seragam, dan fasilitas sekolah yang semakin diperbaiki. Dengan begitu, hambatan ekonomi yang dahulu menjadi alasan utama putus sekolah telah banyak diminimalkan.
Kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), ke Kabupaten Wonosobo menjadi momen penting yang menegaskan komitmen negara dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya, Gus Ipul secara langsung berdialog dengan calon siswa dan orang tua di Balai Latihan Kerja (BLK), lokasi sementara Sekolah Rakyat. Langkah ini tidak hanya simbolis, melainkan mencerminkan pendekatan partisipatif pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan sosial yang berdampak nyata.
Sekolah Rakyat, sebagaimana disampaikan Gus Ipul, bukan hanya lembaga pendidikan alternatif, tetapi sebuah jembatan sosial. Kehadirannya menjawab kebutuhan mendesak akan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Banyak anak dari keluarga prasejahtera yang terhambat mengenyam pendidikan formal akibat kendala biaya, lokasi, hingga faktor sosial lainnya. Sekolah Rakyat dirancang untuk menutup celah ini memberikan ruang yang aman, terjangkau, dan bermakna bagi anak-anak tersebut agar tidak tercecer dari sistem pendidikan nasional.
Pemerintah juga memastikan bahwa akses ke sekolah gratis tidak terpusat hanya di wilayah perkotaan. Daerah-daerah terpencil dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) turut mendapatkan prioritas melalui program pembangunan sekolah baru, penyediaan guru garis depan, serta distribusi perangkat teknologi pembelajaran jarak jauh. Masyarakat di pelosok pun diberikan jaminan bahwa anak-anak mereka akan memperoleh pendidikan yang setara.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat menandai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks pemerataan pendidikan, inisiatif nasional tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen nyata dari pemerintah daerah yang memahami langsung kebutuhan warganya. Oleh karena itu, langkah Bupati Afif layak diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak dasar setiap anak: memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Dukungan anggaran dan advokasi yang dijanjikan Pemkab Wonosobo bukan hanya bentuk administratif, tetapi menjadi jaminan konkret bahwa Sekolah Rakyat bukan program yang akan berhenti di tataran wacana. Dengan kesiapan fasilitas sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR, implementasi program ini sudah memasuki tahap teknis yang solid. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesinambungan dan pengawasan bersama agar kualitas pendidikan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Efektivitas program sekolah gratis telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Angka partisipasi sekolah meningkat, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, angka putus sekolah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah telah berada pada jalur yang tepat.
Kualitas pendidikan pun tetap dijaga melalui pengawasan dan evaluasi rutin. Kurikulum disesuaikan secara berkala untuk menjawab tantangan zaman, sementara peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kesiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 di 65 lokasi menjadi penegasan penting bahwa pemerintah tidak berhenti pada retorika dalam memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan merata. Dengan rampungnya dokumen perencanaan teknis pada akhir April dan target dimulainya konstruksi pada minggu ketiga Mei 2025, langkah konkret telah ditunjukkan secara sistematis dan terukur.
Dalam banyak kebijakan publik, kendala terbesar sering kali muncul pada tahap implementasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Namun, dalam kasus Sekolah Rakyat, kementerian terkait telah menunjukkan koordinasi yang kuat dan kesiapan administratif yang matang. Ini menandakan bahwa proyek ini memang dirancang bukan sebagai respons sesaat, melainkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan dasar yang layak bagi seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Program sekolah gratis mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Langkah ini tidak hanya menyasar sektor pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang merata dan terjangkau, peluang generasi muda untuk memperbaiki taraf hidup menjadi semakin terbuka.
Melalui kebijakan ini, kehadiran negara di tengah masyarakat benar-benar dirasakan. Pendidikan tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi pintu harapan bagi masa depan yang lebih baik. Sekolah gratis bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih adil, cerdas, dan inklusif.
)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
