Oleh : Syarif Ahmad )*
Pemerintah tetap berkomitmen dalam menjaga kedaulatan negara dan integritas hukum dengan bersikap tegas terhadap kasus penyelundupan yang baru-baru ini terungkap. Aksi penyelundupan, baik barang ilegal, komoditas strategis, hingga senjata api dan narkotika, bukan hanya mencederai sistem perekonomian nasional, namun juga menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan cepat aparat penegak hukum dalam menggagalkan aksi-aksi ilegal ini layak diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kepentingan publik dan supremasi hukum.
Kasus-kasus penyelundupan yang terjadi selama ini kerap melibatkan jaringan terorganisir lintas daerah bahkan lintas negara. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas melalui institusi seperti Bea Cukai, TNI-AL, Polri, dan Bakamla dalam meningkatkan patroli perbatasan dan memperketat sistem pengawasan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat negara yang terlibat dan melindungi oknum dalam kasus penyelundupan barang akan ditindak secara keras. Penyelundupan, menurutnya, mengancam industri di Tanah Air dan praktik ini dapat merusak lapangan kerja rakyat. Presiden Prabowo memastikan akan memberikan perhatian khusus pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasalnya, kasus penyelundupan ini sudah terjadi cukup lama.
Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa era pembiaran terhadap penyelundupan telah berakhir, dan tidak akan ada lagi ruang bagi oknum aparat yang bermain di wilayah abu-abu hukum. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat kepada seluruh jajaran birokrasi, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk mereformasi diri secara menyeluruh. Reformasi kelembagaan yang menyentuh aspek integritas, transparansi, dan pengawasan internal menjadi keniscayaan agar institusi ini kembali mendapatkan kepercayaan publik. Dengan penekanan langsung dari kepala negara, masyarakat berharap pengawasan perbatasan akan semakin ketat, bebas dari permainan kotor, dan benar-benar menjadi benteng pertama dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Selain penindakan, sikap tegas pemerintah juga tercermin dalam kebijakan sistemik yang terus diperkuat. Digitalisasi sistem kepabeanan, penguatan kolaborasi antar lembaga, serta transparansi proses logistik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mendukung pemberantasan penyelundupan. Presiden dan jajaran kementerian terkait secara konsisten menekankan pentingnya zero tolerance terhadap kejahatan lintas batas ini. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa penyelundupan bukan semata pelanggaran hukum ekonomi, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama menjelaskan dampak nyata dari penyelundupan tidak bisa diremehkan. Produk-produk ilegal yang masuk tanpa izin menyebabkan kerugian besar bagi negara, mulai dari hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk, hingga terganggunya persaingan usaha yang sehat. Industri dalam negeri menjadi korban karena harus bersaing dengan barang selundupan yang dijual dengan harga lebih murah akibat tidak melalui mekanisme pajak dan standar nasional. Sikap tegas pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan produsen lokal dan menegakkan keadilan ekonomi.
Di sisi lain, upaya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pemberantasan penyelundupan, antara lain dengan menjadi mata dan telinga aparat, melaporkan dugaan aktivitas ilegal di sekitar lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk legal dan berizin resmi. Media massa juga memegang peran strategis sebagai kanal edukasi publik, yang dapat memperkuat literasi masyarakat terhadap dampak penyelundupan dan pentingnya menjaga integritas nasional.
Apresiasi terhadap ketegasan pemerintah ini juga perlu dibarengi dengan dorongan agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Siapapun pelakunya, baik individu maupun korporasi besar, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa kompromi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum dan memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan serupa di masa depan. Integritas aparat penegak hukum menjadi pilar utama dalam mewujudkan komitmen tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengatakan pemerintah terus memperkuat sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi pemindaian dan big data, hingga kerja sama internasional untuk melacak jaringan lintas negara akan semakin mempersempit ruang gerak para penyelundup. Dunia usaha juga perlu dilibatkan dalam kampanye kepatuhan hukum demi menciptakan ekosistem perdagangan yang bersih dan berkeadilan.
Tegasnya sikap pemerintah dalam menindak penyelundupan perlu menjadi tonggak konsistensi jangka panjang. Ini bukan hanya tentang menindak pelaku, tetapi juga tentang membangun sistem nasional yang berintegritas dan berdaulat. Ketika negara hadir untuk melindungi hak rakyat dan menegakkan aturan, maka publik pun akan semakin percaya dan berpartisipasi aktif dalam menjaga Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional. Apresiasi bukan hanya dalam bentuk pujian, tetapi juga dalam bentuk dukungan untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis pemerintah ke depan.
)* Mahasiswa pascasarjana Uninus Bandung
